Berdasarkan informasi yang diperoleh awak media di lapangan, material tersebut disebut didatangkan dari wilayah Karimun untuk kemudian ditempatkan atau ditumpuk di kawasan Bukit Kemuning. Namun sampai berita ini disusun, identitas badan usaha atau pihak pemilik material, volume pasir, sumber/titik pengambilan, dokumen pengangkutan, tujuan pemanfaatan, serta dokumen lingkungan untuk lokasi penumpukan masih perlu dikonfirmasi kepada instansi berwenang dan pihak pemilik material.
Informasi lapangan yang diterima media juga menyebut bahwa Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra telah memberikan ultimatum agar material tersebut dipindahkan dari kawasan Bukit Kemuning. Informasi mengenai ultimatum tersebut perlu dimintakan konfirmasi resmi kepada BP Batam, termasuk alasan administratif maupun teknis yang mendasarinya.
Secara resmi, Li Claudia Chandra memang tercatat sebagai Wakil Kepala BP Batam. BP Batam juga mempunyai kewenangan antara lain mengelola lahan di wilayah kerjanya serta memproses perizinan yang kewenangannya telah dilimpahkan kepada BP Batam.
BUKAN SEKADAR SOAL “ADA AMDAL ATAU TIDAK”
Dari perspektif hukum lingkungan, pertanyaan yang perlu diajukan tidak cukup hanya, “Ada AMDAL atau tidak?”
Jenis dokumen lingkungan yang diwajibkan harus terlebih dahulu ditentukan berdasarkan jenis, skala, lokasi, dan karakter kegiatan. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada prinsipnya mewajibkan AMDAL terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Kriterianya antara lain dapat berkaitan dengan perubahan bentuk lahan dan bentang alam serta eksploitasi sumber daya alam.
Sementara itu, PP Nomor 22 Tahun 2021 mengatur Persetujuan Lingkungan, perlindungan mutu air, udara dan laut, pengendalian kerusakan lingkungan, pengawasan, hingga sanksi administratif. Artinya, legalitas lingkungan suatu kegiatan harus diperiksa berdasarkan karakter kegiatan yang sebenarnya, bukan semata-mata berdasarkan nama kegiatan yang diberikan oleh pelaku usaha.
Lebih rinci, Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021 menentukan daftar dan ambang usaha/kegiatan yang wajib AMDAL, UKL-UPL atau SPPL. Karena itu, tanpa mengetahui luas lokasi penumpukan, volume material, aktivitas pengolahan, perubahan bentang lahan dan kegiatan usaha yang terkait, belum tepat menyimpulkan secara hukum bahwa lokasi Bukit Kemuning pasti wajib AMDAL.
PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang kemudian mengalami perubahan, mengatur pengelolaan hasil sedimentasi melalui tahapan perencanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pengawasan.
Regulasi pelaksanaannya juga telah berkembang. Permen KKP Nomor 6 Tahun 2026, yang mengubah ketentuan sebelumnya, secara khusus mengatur aspek perencanaan, pemanfaatan, pengangkutan, penjualan dan pengawasan hasil sedimentasi di laut.
Permen KKP Nomor 33 Tahun 2023 juga mengatur antara lain laporan realisasi volume pengangkutan dan penempatan hasil sedimentasi di laut serta mekanisme monitoring dan evaluasi.
Dengan demikian, apabila material di Bukit Kemuning memang berasal dari kegiatan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, maka penelusuran jurnalistik semestinya dilakukan dari hulu sampai hilir: dari mana material diambil, siapa pelaku usahanya, berapa volumenya, kapal/tongkang apa yang mengangkutnya, dokumen pengangkutannya, siapa penerimanya di Batam, apa tujuan pemanfaatannya, dan atas dasar apa lokasi Bukit Kemuning digunakan sebagai tempat penumpukan.
- BP BATAM PERLU BUKA STATUS LAHAN DAN DASAR PENGGUNAANNYA
Karena BP Batam memiliki fungsi pengelolaan lahan dalam wilayah kerjanya, publik berkepentingan mengetahui apakah lokasi tersebut mempunyai alokasi lahan yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan, siapa pemegang hak/alokasinya, dan apakah kegiatan penumpukan material sesuai dengan peruntukan lokasi tersebut.
Dokumen-dokumen tersebut penting karena rezim perizinan berusaha Indonesia saat ini menggunakan pendekatan berbasis risiko. PP Nomor 5 Tahun 2021 yang sebelumnya mengatur mekanisme tersebut telah dicabut dan digantikan PP Nomor 28 Tahun 2025, sehingga pemeriksaan legalitas kegiatan saat ini harus menggunakan kerangka regulasi terbaru, bukan berhenti pada aturan OSS lama.
Apabila informasi mengenai ultimatum pemindahan material dari Bukit Kemuning benar, pemindahan fisik pasir semata belum menjawab seluruh pertanyaan publik.
Mengapa material harus dipindahkan?
Apakah karena lokasi tidak sesuai peruntukan? Apakah terdapat persoalan dokumen lingkungan? Apakah terdapat masalah administrasi lahan? Atau hanya persoalan teknis penempatan material?
Pertanyaan tersebut harus dijawab berdasarkan dokumen dan hasil pemeriksaan instansi berwenang.
Media juga menilai identitas pemilik material perlu dibuka secara terang setelah diverifikasi. Jika kegiatan tersebut seluruhnya memiliki dokumen yang sah, publik berhak memperoleh penjelasan sehingga tidak berkembang tudingan yang keliru. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, instansi berwenang perlu menjelaskan bentuk pelanggaran dan tindakan administratif atau penegakan hukum yang diambil.
H3NDRI
Posting Komentar