Sorong,Jelajahpekara.my.id| 20 Oktober 2026 — Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Komisi 1 DPRD Kabupaten Sorong pada Selasa (20/10/2026) membahas sengketa sertifikat tanah yang dinilai menyangkut kepentingan publik secara luas. Hadir dalam rapat tersebut antara lain pihak BPN Kabupaten Sorong beserta Kasie Bidang Sengketa, Dinas Pertanahan, Anggota Komisi 1, Pengacara Bontoh, S.H. beserta tim bersama kliennya Ibu Mar, serta Lexi Durimalang yang dalam rapat ini bertindak sebagai pemohon.
Komisi 1 sendiri adalah komisi yang membidangi urusan pertanahan.
Awak Media Diusir saat RDP Berlangsung
Riswandi Panjaitan, jurnalis dari media Suara Konservatif yang juga Ketua PPWI Wilayah Papua Barat Daya, sempat berada di dalam ruangan selama beberapa menit, namun tiba-tiba diminta keluar oleh Lexi Durimalang dengan alasan Tata Tertib (Tatib) dewan.
Yang menjadi sorotan adalah posisi Lexi Durimalang dalam rapat tersebut — beliau adalah Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sorong, namun dalam RDP ini dirinya hadir bukan sebagai pimpinan rapat, melainkan sebagai pemohon. Rapat membahas sertifikat yang telah dijualnya kepada Robin Sitorus namun ternyata bermasalah dan tidak dapat dibalik nama.
Fakta yang terungkap: sertifikat yang dijual oleh pemohon ternyata bukan atas namanya, dan belum pernah dibuktikan secara sah bahwa tanah tersebut miliknya. Di sisi lain, Ibu Mar memegang sertifikat yang sama namun merupakan sertifikat asli, sedangkan yang dipegang Lexi disebut sebagai sertifikat pengganti.
"Saya hanya sedikit bertanya-tanya, kenapa beliau mengeluarkan saya dari ruangan dengan alasan Tatib, padahal posisinya saat itu adalah sebagai pemohon. Seharusnya tetap terbuka dan transparan kepada awak media, apalagi jika memang tidak ada masalah," ujar Riswandi.
Berharap Terang Benderang dan Janji Konferensi Pers
Bontoh, S.H., kuasa hukum Ibu Mar, justru menyambut baik kehadiran media di dalam ruangan dan berharap pembahasan berjalan transparan. Riswandi pun berharap masalah ini dapat terungkap sepenuhnya, karena dinilai masuk dalam dugaan praktik mafia tanah.
"Saya hanya ingin memastikan di mana letak kesalahan sehingga muncul sertifikat pengganti ini. Jangan sampai publik menduga-duga dan menyalahkan pihak tertentu," tegas Riswandi. Ia akhirnya bersedia meninggalkan ruangan setelah dijanjikan akan diadakan konferensi pers setelah rapat selesai.
Filsafat Hukum: RDP Bersifat Terbuka untuk Umum
Prinsip dasar hukum menyatakan bahwa rapat-rapat dewan perwakilan rakyat pada prinsipnya adalah terbuka untuk umum, termasuk bagi awak media. Beberapa prinsip penting yang mendasarinya:
- Prinsip Demokrasi Terbuka: Rapat Dengar Pendapat adalah forum pembahasan urusan rakyat. Karena urusannya milik publik, maka akses informasinya juga harus terbuka bagi publik. Menutup rapat tanpa alasan sah sama dengan menutup akses rakyat terhadap urusannya sendiri.
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP: Informasi yang dihasilkan dari rapat pejabat publik adalah informasi publik yang wajib tersedia bagi setiap warga negara. Pembatasan hanya boleh dilakukan jika materi menyangkut rahasia negara, data pribadi yang dilindungi, atau hal lain yang diatur tegas dalam undang-undang. Alasan pribadi seseorang sebagai pemohon bukan alasan sah untuk menutup rapat secara keseluruhan.
- Pengawasan Publik adalah Hak: Kehadiran media adalah perpanjangan tangan masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan pembahasan di lembaga legislatif. Melarang wartawan hadir melemahkan fungsi kontrol sosial masyarakat.
- Kepentingan Pribadi Tidak Menutup Kepentingan Umum: Ketika seorang pejabat publik menjadi pihak dalam suatu pembahasan, ia tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk menutup akses informasi demi kepentingan pribadi. Tata tertib tidak boleh dijadikan tameng untuk menutupi hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
"Jika tidak ada yang disembunyikan, mengapa harus takit cahaya? Rapat rakyat harus transparan, karena rakyat berhak tahu apa yang dilakukan atas nama mereka," tambah Riswandi Panjaitan.
Dertien Parluhutan.
Posting Komentar