JAKARTA — Persoalan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di wilayah gambut, dinilai tidak cukup hanya dihadapi dengan pemadaman dan penindakan ketika kebakaran telah terjadi. Pemerintah perlu memikirkan langkah jangka panjang dengan mengubah lahan eks hutan dan gambut menjadi kawasan produktif yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH, pakar hukum internasional dan ekonom, ketika menanggapi persoalan pengelolaan lahan gambut serta pembahasan pemerintah mengenai penanganan eks hutan di Indonesia.
Menurut Sutan Nasomal, lahan gambut yang selama ini rawan terbakar seharusnya tidak dibiarkan menjadi persoalan yang berulang setiap tahun. Dengan kajian ilmiah, teknologi, pengelolaan air dan sistem drainase yang tepat, sebagian lahan tersebut dapat diarahkan menjadi kawasan pertanian, perkebunan maupun sistem tumpang sari yang produktif.
“Daripada setiap tahun lahan gambut terbakar dan menimbulkan persoalan, lebih baik pemerintah mulai memikirkan bagaimana lahan tersebut dapat dimanfaatkan secara produktif. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk mengelolanya melalui pertanian dan perkebunan yang terencana,” ujar Sutan Nasomal, dalam keterangannya melalui telepon seluler, Rabu (1/10/2026).
Ia mengatakan, Indonesia memiliki wilayah gambut yang sangat luas, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Potensi tersebut, menurutnya, perlu ditangani melalui kajian para ahli tanah, air, pertanian dan lingkungan agar pemanfaatannya tidak justru menimbulkan persoalan baru.
Sutan menilai, pengembangan kawasan pertanian dan perkebunan di lahan gambut harus dilakukan dengan pendekatan ilmiah. Pengelolaan tata air, tingkat keasaman tanah, pemilihan komoditas serta teknologi pertanian menjadi faktor penting yang harus diperhitungkan.
Ia menyebut sejumlah komoditas dapat dikaji untuk dikembangkan sesuai karakteristik masing-masing wilayah, mulai dari tanaman pangan, palawija, nanas, semangka, kopi, karet hingga tanaman kehutanan seperti akasia. Sistem persawahan dan pertanian tumpang sari juga dapat menjadi bagian dari kajian pemanfaatan lahan.
Namun, ia menegaskan bahwa pemanfaatan gambut tidak boleh dilakukan secara serampangan. Setiap wilayah harus melalui penelitian dan kajian teknis terlebih dahulu agar pengelolaan lahan tetap memperhatikan karakteristik ekologis gambut.
“Tanah gambut mempunyai karakteristik yang berbeda dengan tanah mineral. Karena itu, jangan asal membuka dan menanam. Harus ada kajian, pengaturan air dan pendampingan para ahli. Kalau dikelola dengan benar, masyarakat bisa mendapatkan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan,” katanya.
Dorong Lapangan Kerja dan Transmigrasi
Selain persoalan lingkungan, Sutan Nasomal melihat pengelolaan lahan eks hutan dan kawasan gambut secara produktif berpotensi menjadi bagian dari strategi penciptaan lapangan pekerjaan.
Ia mendorong pemerintah mempertimbangkan kembali program transmigrasi yang diarahkan secara modern dan berbasis pertanian. Para transmigran, menurutnya, dapat menjadi bagian dari pengembangan kawasan pertanian apabila didukung lahan, modal, teknologi, pendidikan serta pendampingan yang memadai.
“Indonesia memiliki banyak sarjana pertanian dan tenaga terdidik. Mereka bisa dilibatkan dalam program pengembangan kawasan pertanian dan perkebunan. Jangan sampai lahan luas hanya menjadi persoalan setiap tahun, sementara masyarakat membutuhkan pekerjaan,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah dapat membangun badan atau lembaga khusus yang bertugas mengembangkan kawasan pertanian dan perkebunan pada lahan yang secara teknis dan ekologis memang memungkinkan untuk dimanfaatkan.
Program tersebut, kata dia, harus memiliki target jangka panjang sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.
Pencegahan Kebakaran Harus Menjadi Tanggung Jawab Bersama
Sutan juga menekankan bahwa pemanfaatan lahan harus dibarengi dengan tanggung jawab menjaga kawasan dari kebakaran.
Ia mengusulkan adanya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, aparat TNI-Polri dan kelompok pengelola lahan dalam menjaga kawasan yang telah dikembangkan. Pengawasan dan pencegahan kebakaran harus menjadi bagian utama dari program tersebut.
“Kalau masyarakat diberikan lahan untuk dikelola, maka mereka juga harus diberikan tanggung jawab menjaga lahan tersebut. Jangan sampai lahan sudah dimanfaatkan tetapi kemudian kembali terbakar. Harus ada aturan yang jelas dan penegakan hukum yang tegas terhadap pembakaran hutan dan lahan,” tegasnya.
Ia menilai pendekatan pencegahan jauh lebih penting daripada hanya menunggu terjadinya kebakaran. Dengan menjadikan lahan yang rawan terbakar sebagai kawasan produktif yang dikelola secara terencana, masyarakat memiliki kepentingan langsung untuk menjaga kawasan tersebut.
Persoalan kebakaran hutan dan lahan gambut, menurut Sutan, bukan hanya persoalan lingkungan dalam negeri. Asap akibat kebakaran dapat berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian serta hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.
Karena itu, ia berharap pemerintah dapat mengedepankan kebijakan berbasis data dan kajian ilmiah dalam menangani persoalan gambut.
“Presiden harus mendapatkan informasi yang lengkap dari para ahli. Jangan hanya bergerak ketika kebakaran sudah terjadi. Kita harus membangun sistem yang membuat masyarakat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus menjaga lahannya agar tidak terbakar,” pungkasnya.
Narasumber:
Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH, Pakar Hukum Internasional dan Ekonom.
Red
Posting Komentar