Ada santri yang tidur di bilik sederhana pesantren.
Ada guru ngaji yang mengajar tanpa banyak berharap imbalan.
Ada kiai kampung yang setiap hari membuka pintu rumahnya bagi jamaah.
Ada petani yang selepas bekerja masih menyempatkan diri datang ke pengajian.
Ada pedagang kecil yang menggantungkan harapan kepada doa.
Dan ada jutaan Nahdliyin yang mungkin tidak pernah mengenal ruang-ruang elite, tetapi menjadikan NU sebagai bagian dari hidup mereka.
Merekalah rakyat NU.
Merekalah yang membuat NU tetap hidup dari masjid ke masjid, dari pesantren ke pesantren, dari kampung ke kampung.
Karena itu, ketika perjalanan organisasi diwarnai polemik dan berbagai pertanyaan, yang muncul bukan hanya persoalan tentang siapa yang menjadi pemimpin.
Tetapi pertanyaan yang jauh lebih dalam:
Masihkah NU menjadi rumah bagi rakyatnya sendiri?
Pertanyaan itulah yang kini disuarakan RAJA PBNU — Rakyat Jelata Pencinta Berat Nahdlatul Ulama.
Bukan semata-mata karena persoalan jabatan.
Bukan karena ingin menggantikan seseorang.
Tetapi, sebagaimana ditegaskan dalam pernyataan sikap mereka, karena ada kegelisahan terhadap arah perjalanan jam’iyyah setelah Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, 27–31 Agustus 2026.
Muktamar telah melahirkan kepemimpinan baru. KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026–2031.
Namun bagi RAJA PBNU, pergantian kepemimpinan bukanlah akhir dari seluruh persoalan.
Sebab yang mereka persoalkan bukan sekadar siapa yang duduk di kursi Ketua Umum.
Yang mereka persoalkan adalah ke mana arah NU dibawa.
Apakah tetap menjadi rumah para ulama?
Tetap menjadi tempat berteduh para santri?
Tetap menjadi ruang bagi rakyat kecil untuk merasa memiliki?
Ataukah perlahan NU akan terasa semakin jauh dari mereka yang selama ini menjaga denyut kehidupannya dari bawah?
Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi semakin kuat setelah adanya perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum melalui Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).
Dalam pernyataan RAJA PBNU disebutkan, voting perubahan mekanisme tersebut menghasilkan 401 suara, sementara 150 suara memilih mempertahankan mekanisme sebelumnya, dengan satu suara dinyatakan tidak sah.
Bagi RAJA PBNU, seluruh proses tersebut perlu dibuka secara transparan dan dievaluasi secara menyeluruh.
Mulai dari kepesertaan, tata kelola persidangan, perubahan aturan organisasi, mekanisme pemilihan kepemimpinan hingga penyusunan struktur PBNU.
Sebab bagi rakyat kecil, NU bukan sekadar organisasi yang namanya tercetak di atas kertas.
NU adalah doa orang tua.
NU adalah tempat anak-anak mereka belajar agama.
NU adalah pesantren tempat santri menimba ilmu.
NU adalah pengajian yang menjadi tempat menemukan ketenangan.
NU adalah tradisi yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.
Karena itu, ketika rakyat NU berbicara tentang marwah, yang mereka maksud bukan sekadar kehormatan sebuah organisasi.
Mereka sedang berbicara tentang kehormatan rumah yang selama ini mereka cintai.
Rumah yang dibangun bukan dengan kemewahan.
Melainkan dengan pengabdian.
Dengan air mata.
Dengan keikhlasan.
Dengan doa para kiai.
Dengan langkah para santri.
Dan dengan kesetiaan rakyat kecil yang mungkin tidak pernah meminta apa-apa dari NU selain satu hal:
agar NU tetap menjadi milik umat.
RAJA PBNU kemudian menyerukan agar tidak ada kepentingan politik, ekonomi, kelompok maupun transaksi kekuasaan yang mengalahkan kepentingan jam’iyyah dan kemaslahatan umat.
Mereka juga mengajak ulama, kiai, masyayikh, PWNU, PCNU, MWCNU, ranting, badan otonom, pesantren, alumni pesantren, kader serta seluruh Nahdliyin untuk bersama-sama mengawal perjalanan NU.
Dan apabila persoalan-persoalan tersebut, menurut RAJA PBNU, tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang tersedia, mereka menyerukan agar opsi Muktamar Luar Biasa (MLB) NU dipertimbangkan dan diperjuangkan melalui mekanisme organisasi yang berlaku.
Namun di balik seruan itu, ada satu pesan yang terasa paling dalam:
Mereka mengaku tidak sedang memusuhi siapa pun.
Mereka menyatakan tidak sedang menyerang individu maupun kelompok tertentu.
Mereka mengaku sedang menyuarakan kegelisahan rakyat NU.
Kegelisahan mereka yang selama ini mungkin hanya bisa berbicara di warung kopi.
Kegelisahan jamaah yang hanya bisa berbisik selepas pengajian.
Kegelisahan santri yang hanya bisa menyampaikan lewat doa.
Kegelisahan orang tua yang berharap anaknya tumbuh menjadi manusia berilmu dan berakhlak.
Dan kegelisahan rakyat kecil yang mungkin tidak punya jabatan, tidak punya kekuasaan dan tidak punya akses ke ruang-ruang pengambil keputusan.
Tetapi mereka punya sesuatu yang jauh lebih sederhana:
rasa memiliki terhadap NU.
Karena itu, RAJA PBNU menyerukan agar NU kembali kepada marwahnya.
Marwah yang tidak ditentukan oleh jabatan.
Bukan oleh perebutan pengaruh.
Bukan oleh banyaknya elite yang berada dalam struktur.
Melainkan oleh keikhlasan ulama, keteladanan pemimpin, kemandirian jam’iyyah, keberpihakan kepada umat dan tegaknya amanah.
Sebab bagi rakyat kecil, NU tidak boleh menjadi rumah yang pintunya terasa semakin jauh.
NU harus tetap menjadi rumah tempat santri diterima.
Tempat ulama dihormati.
Tempat jamaah merasa memiliki.
Tempat rakyat kecil merasa didengar.
Dan tempat nilai-nilai keislaman, kebangsaan serta tradisi pesantren terus diwariskan.
Pada akhirnya, mungkin inilah inti dari kegelisahan yang ingin disampaikan RAJA PBNU:
Jangan biarkan rakyat hanya menjadi penonton di rumahnya sendiri.
Jangan biarkan suara rakyat tenggelam di antara suara elite.
Dan jangan sampai NU yang dibangun dengan pengorbanan para ulama justru kehilangan kedekatan dengan mereka yang selama ini setia menjaganya.
Sebab NU bukan sekadar struktur.
NU bukan sekadar jabatan.
NU bukan sekadar forum Muktamar.
NU adalah rumah.
Dan rumah sebesar NU hanya akan tetap kokoh apabila para penghuninya merasa dihargai, didengar dan dilindungi.
Karena itu RAJA PBNU menyerukan:
BERSATU MENGAWAL NU.
BERSUARA UNTUK MARWAH NU.
DAN, JIKA DIPERLUKAN, GELAR
MUKTAMAR LUAR BIASA.
Sebab bagi RAJA PBNU:
“NU bukan milik elite. NU adalah amanah ulama dan umat.”
Pernyataan sikap tersebut ditandatangani Rois Akbar RAJA PBNU, Muhammad Safrizal Almalik.
Ind
Posting Komentar